Korban Ayam Masak Habang di Aluh Aluh Jadi 100 Orang Update Keracunan Massal di Aluh-Aluh, Empat Ambulans Diperbantukan Temuan Bayi di Semak-Semak Bikin Geger Warga Palangka Raya

Home Nasional

Kamis, 13 Februari 2020 - 21:20 WITA

Mahfud Jelaskan Soal Pencabutan Kewarganegaraan WNI Eks Isis

nazmudin - apahabar

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/2). Foto-Antara/Syaiful Hakim

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/2). Foto-Antara/Syaiful Hakim

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menjelaskan soal pencabutan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS.

“Menurut undang-undang orang kehilangan status kewarganegaraannya dengan beberapa alasan, antara lain ikut dalam kegiatan tentara asing,” kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/2).

Hal itu, lanjut dia, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasal 23 ayat 1 huruf d, yang menyebutkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena “masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”.

Selain itu, kata Mahfud, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pencabutan itu dilakukan oleh presiden harus melalui proses hukum.

Baca juga :  Jokowi Tegaskan Evakuasi WNI dari Wuhan China Misi Mulia

“Bukan pengadilan ya. Proses hukum administrasi diteliti oleh menteri lalu ditetapkan oleh presiden. Jadi, jangan mempertentangkan saya dengan Pak Moeldoko (KSP). Pak Moeldoko benar kehilangan status kewarganegaraan secara otomatis,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Namun, pencabutan kewarganegaraan itu harus ada proses administrasinya, di mana hukum administrasi itu diatur di Pasal 32 dan Pasal 33.

“Bahwa itu nanti menteri memeriksa ya sesudah oke serahkan ke Presiden. Presiden mengeluarkan itu proses hukum namanya proses hukum administrasi. Jadi, bukan proses pengadilan. Jadi, benar Pak Moeldoko itu,” jelas Mahfud.

Baca juga :  Corona Menggila, Rupiah Malah Menguat

Pencabutan status kewarganegaraan itu, sebut Mahfud, dapat dituangkan dalam keputusan Presiden.

“Iya (Keppres), tapi bukan proses pengadilan ya,” katanya.

Terkait proses penerbitan Keppres soal pencabutan kewarganegaraan WNI eks itu, kata Mahfud, bisa ditanyakan langsung kepada Presiden Jokowi.

“Kalau itu tanya ke Presiden,” tutur Mahfud.(Ant)

Baca Juga: Mahfud MD: Jokowi Sangat Perhatikan Pesantren

Baca Juga: Soal Natuna, Mahfud: Indonesia Tak Akan Negosiasi dengan China

Editor: Aprianoor

Berita ini 5 kali dibaca

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jokowi Resmi Lantik Laksdya Aan Kurnia Jadi Kepala Bakamla
apahabar.com

Featured

Pemerintah Keluarkan Aturan Penghentian Bebas Visa untuk WN China
apahabar.com

Nasional

Hong Kong Laporkan Kematian Pertama Akibat Virus Corona
apahabar.com

Nasional

78 WNI Dikarantina Terkait Virus Corona
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Generasi Muda Jangkar Kemitraan Indonesia-Australia
apahabar.com

Nasional

Ribuan Santri Tebuireng Berebut Pegang Keranda Jenazah Gus Sholah
Idham Azis Akan Segera Pilih Polwan Berprestasi Jadi KapoldaIdham Azis Akan Segera Pilih Polwan Berprestasi Jadi Kapolda

Nasional

Idham Azis Akan Segera Pilih Polwan Berprestasi Jadi Kapolda
apahabar.com

Nasional

Pemerintah Siap Jadi Partner Milenial